 |
| Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia soroti pembentukan Pansus Haji (foto: news.detik.com) |
Adi menjelaskan awal mula terjadinya konflik disebabkan karena antara Cak Imin dan Gus Yahya tidak sejalan. "Konflik itu dimulai ketika terjadi peralihan kekuasaan politik dari Ketua Umum PBNU, Kiai Said ke Gus Yahya yang dari dulu memang dianggap sebagai sosok yang berbeda secara diameteral dengan Muhaimin Iskandar. Wajar setelah muktamar di Lampung statemen-statemen PBNU itu relatif memang sangat tidak menguntungkan terhadap PKB,” ujar Adi dalam diskusi publik yang digelar Kompas TV, (6/8/24).
“Misalnya, PBNU saat itu tidak mau disangkutpautkan dengan salah satu partai politik manapun termasuk dengan PKB. Dan bahkan NU mengatakan bahwa tidak terlampau berambisi dalam urusan-urusan politik elektoral,” ujarnya.
Lanjutnya, ia mengatakan terjadinya konflik antara keduanya karena perbedaan pandangan politik ketika pilpres kemarin. “Di pilpres sangat kelihatan sekali, pilihan politik PKB bergabung dengan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. PBNU dituding dan lebih condong kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang saya kira menjadi anatomi konflik yang sebenarnya kemudian yang berlanjut pada munculnya isu yang terkait dengan pansus PKB kemudian muncul pansus haji,” lanjut Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut menambahkan memang pansus haji adalah hak preogratif DPR itu tidak terbantahkan, tapi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan PBNU yang di situ disasar adalah menteri agama itu sulit untuk dituding. “Satu, karena yang sejak awal begitu agresif lantang bicara tentang evaluasi haji adalah dari kawan-kawan PKB. Sementara yang lain itu sebenarnya lebih komplementer bahwa persoalan haji harus dibetulin, ya, tapi yang disasar hanya menteri agama,” tegasnya.
Selain itu, Adi juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya. “Kalau mau komprehensif evaluasi persoalan haji, saya kira kementerian yang lain seperti perhubungan, kesehatan juga dipanggil tapi yang dikencengkan ini, kan, masalah kuota sementara delay penerbangan yang sangat carut-marut tak pernah disebut," ucap Adi.
Adi menambahkan, seandainya hubungan PBNU dan PKB ini baik-baik saja kemungkinan pansus haji tidak terbentuk. “Jadi ini kemudian yang ditarik-tarik, itu artinya apa, kalau mau disederhanakan sebenarnya konflik satu nasab antara PBNU dengan PKB per hari ini semakin meruncing. Andai PBNU dan PKB ini baik-baik saja rasa-rasanya pansus ini bisa di lobi supaya tidak gol di DPR,” pungkasnya.
