 |
| Markori, S.M pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Barat Bidang Pendidikan dan Riset. (Dok. Istimewa). |
Kasus itu mendapat perhatian publik dan memicu pembelaan dari HMI Badko Kalbar melalui Bidang Pendidikan dan Riset, yang menekankan perlunya keadilan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas.
Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Riset, Markori,S.M mengingatkan bahwa pendidikan nasional Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang bertujuan membentuk watak bangsa cerdas dan bermartabat.
“Memberikan dukungan kepada guru Supriyani agar mendapatkan keadilan dengan se adil-adilnya terhadap permasalahan hukum yang dialaminya, sesuai ketentuan hukum yang ada,” ujar Markori dalam keterangan resminya, Senin 28 Oktober 2024.
Markori juga berharap seluruh organisasi yang ada di Sulawesi Tenggara untuk memberikan pendampingan hukum kepada Supriyani sesuai Pasal 42 UU Guru dan Dosen.
Selain itu, Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Riset, Markori juga menyoroti posisi rentan guru honorer dalam kasus ini. Menurutnya, guru honorer sering menghadapi risiko hukum ketika melakukan pembinaan siswa.
"Kasus guru Supriyani ini menjadi contoh betapa rentannya profesi guru di era saat ini,” ujarnya.
Markori menilai sistem pendidikan seharusnya mendukung peran guru, bukan sebaliknya menjadi ancaman. Ia menambahkan, profesi guru dilindungi Peraturan Kemendikbud 10/2017, termasuk dari intimidasi dan diskriminasi.
Di samping itu, tuntutan damai sebesar Rp50 juta dari pihak pelapor menambah kontroversi kasus ini.
“Kalau hal tersebut (pemerasan) benar terjadi, ini menjadi suatu hal yang buruk dalam sistem pendidikan kita,” tegas Markori.
