OPINI.CO, Kubu Raya – Dalam rangka meningkatkan kualitas program perlindungan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi pada bulan November 2024 di Sekretariat PPKH Sungai Raya yang dihadiri oleh 75 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Koordinator Wilayah Kalimantan Barat 1. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH serta memperkuat komitmen pendamping dalam mendukung kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).
Koordinator Kubu Raya menghimbau Pendamping PKH tidak terlibat politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah dalam waktu dekat ini.
Pada kesempatan tersebut, Koordinator PKH Kabupaten Kubu Raya, mengingatkan seluruh pendamping untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH dilarang keras terlibat dalam politik praktis, baik mendukung calon tertentu maupun terlibat dalam kegiatan yang dapat menyinggung netralitas program.
"Pendamping PKH harus tetap fokus pada tugas utama, yaitu membantu keluarga penerima manfaat untuk keluar dari kemiskinan. Kami berharap pendamping tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat merusak citra program sosial ini. Mari kita semua bekerja secara profesional, tanpa ada unsur politik di dalamnya," ujar Mauludin dalam sambutannya.
Rapat koordinasi juga menyepakati pentingnya peningkatan komunikasi antara pendamping dan KPM, serta memperkuat pemahaman terkait kebijakan terbaru pemerintah mengenai program PKH. Selain itu, diharapkan pendamping dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada keluarga penerima manfaat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup mereka, serta memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa PKH dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kubu Raya serta wilayah Kalimantan Barat pada umumnya.
