 |
| Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. (Dok. Golkar) |
Doli menekankan bahwa pemilihan kepala desa bukan sekadar
proses politik lokal, melainkan merupakan bagian integral dari sistem demokrasi
yang lebih luas. "Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR
doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau
pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak," ujar Doli, melansir dari
detiknews.
Doli mengungkapkan bahwa persaingan di Pilkades sering kali
lebih sengit dibandingkan dengan pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan
kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, risiko yang dihadapi para calon kepala
desa dan pendukungnya sangat tinggi.
"Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban
jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg,
Pilkada, dan seterusnya," tegasnya.
Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap
pengaturan pemilihan kepala desa agar dapat memberikan perlindungan yang lebih
baik bagi para calon dan masyarakat. Doli berpendapat bahwa pengaturan ini
harus dilakukan dengan lebih detail, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilihan.
Usulan Doli untuk melibatkan partai politik dalam pencalonan Pilkades tidak hanya sekadar untuk mengurangi risiko, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Dengan melibatkan partai politik, diharapkan calon kepala desa yang diusung akan memiliki visi dan misi yang lebih jelas, serta dukungan sumber daya yang lebih baik.
"Makanya kalau menurut saya
ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail," tambah Doli,
Politikus Partai Golkar..
Dalam pandangannya, jika pencalonan kepala desa melalui partai politik dapat meningkatkan kualitas pemimpin desa, hal ini akan berimplikasi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Doli juga menyoroti pentingnya menyiapkan penyelenggara pemilu yang kompeten untuk menangani pelaksanaan Pilkades secara serentak dan efisien.
