OPINI.CO, MALANG - Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang menyelenggarakan pelatihan pelayanan konseling bagi stakeholder pencegahan perkawinan anak pada 21-22 Januari 2025. Kegiatan yang berlangsung di empat desa sasaran ini menghadirkan tokoh perempuan, pemerintah desa, peer edukator forum anak, serta penyuluh KUA non-ASN sebagai peserta. 
Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Foto/Istimewa
Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Malang, Dr. Sutomo, membuka pelatihan dengan memberikan apresiasi terhadap program INKLUSI. Menurutnya, program ini tidak hanya membawa manfaat bagi lingkungan NU, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas di Kabupaten Malang. Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten hingga tingkat desa serta dinas terkait menjadi penanda komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan perkawinan anak. (21/1)
"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi yang terarah dan terukur. Regulasi yang komprehensif serta pelatihan yang berbasis pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan menjadi kunci keberhasilan dalam mencetak aktor-aktor konseling yang mumpuni," ujar Dr. Sutomo.
Dalam pelatihan ini, dr. Sutomo juga menyampaikan motivasi kepada peserta dengan teori "3C". Ia menekankan bahwa seorang aktivis harus memiliki kepedulian (care), kemampuan memberikan solusi (create solutions), dan orientasi yang jelas (clarify orientation) untuk memastikan kolaborasi yang efektif dan hasil yang maksimal.
Pelatihan dipandu oleh tiga fasilitator profesional, yakni Vitria Lazzarini Latief, M.Psi., Psikolog; Lulik Silviatul, A.ST.; dan Nuraini, M.H. Ketiganya memberikan pembekalan menyeluruh kepada para peserta, khususnya dalam meningkatkan keterampilan layanan konseling di tingkat desa.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif INKLUSI yang didukung oleh Lakpesdam PCNU Fatayat PCNU dan LKK PCNU Kabupaten Malang. Fokusnya adalah memberikan fasilitas dan pelatihan kepada para aktor di daerah agar mampu memberikan layanan konseling yang efektif dalam mencegah perkawinan anak.
Lakpesdam PCNU berharap, melalui pelatihan ini, masyarakat dan pemerintah desa memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan perkawinan anak, sehingga dapat menciptakan masa depan generasi yang lebih cerah.
Pewarta : Syaifudin Zuhri, S.Pd
